Wamenkes: PP dari UU Keperawatan Dibahas di Era Jokowi-JK

KBR, Jakarta - Kementerian Kesehatan akan memetakan penyebaran perawat di daerah menyusul pengesahan Undang Undang Keperawatan, hari ini. Sebelumnya, DPR mengesahkan Undang Undang Perawatan setelah 8 tahun dibahas.

Kamis, 25 Sep 2014 20:10 WIB

Kesehatan, jokowi

KBR, Jakarta - Kementerian Kesehatan akan memetakan penyebaran perawat di daerah menyusul pengesahan Undang Undang Keperawatan, hari ini. Sebelumnya, DPR mengesahkan Undang Undang Perawatan setelah 8 tahun dibahas.

Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, selama ini kebutuhan perawat di Indonesia, khususnya Indonesia timur masih kurang. Kata dia, dengan pengesahan UU ini nantinya perawat bisa membuka praktik sendiri di daerah pelosok.

"Artinya gini, itu ada dua ya. Ada praktek keperawatan yang mandiri dan praktek keperawatan di fasilitas kesehatan. Praktek keperawatan itu harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional. Lalu mereka boleh praktek di mana? Di wilayah-wilayah yang dirasa di situ ada kebutuhan, contohnya di daerah terpencil tidak ada dokter, nah perawat bisa saja membuak praktek di situ. Tapi lagi-lagi ini perlu peraturan menteri," kata Ali Ghufron.

Ali Ghufron menambahkan kemungkinan aturan turunan berupa peraturan pemerintah nantinya akan dibahas di pemerintahan mendatang. Sebelumnya para perawat mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan turunan setelah Undang Undang Keperawatan disahkan. Salah satu aturan di UU ini mengatur soal praktik perawat di daerah-daerah. Sebab, selama ini prawat tak boleh membuka praktik.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR