Presiden Jokowi Minta Malaysia Perbaiki Program Pemutihan TKI Ilegal

"Kalau harganya terlalu tinggi, maka buruh migran kita, akan cenderung untuk tidak menggunakan. Jadi upaya kita untuk menyelesaikan undocumented workers ini menjadi terhambat."

Jumat, 11 Agus 2017 16:00 WIB

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Anifah Hj Aman di Jakarta, Jumat (11/8/2017). (Foto: Rivan Awal Lingga)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Anifah Aman di Istana Merdeka, Jumat (11/8/2017). Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai penanganan buruh migran Indonesia atau TKI Ilegal yang berada di Malaysia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menceritakan dalam pertemuan itu Presiden Jokowi meminta agar pemerintah Malaysia memperbaiki program pemutihan melalui e-Kad (enforcement card) maupun program mempekerjakan kembali (rehiring) TKI ilegal yang sudah mendaftar.

Dua program dari pemerintah Malaysia itu, kata Retno, mengenakan biaya terlalu tinggi sehingga banyak buruh migran Ilegal asal Indonesia yang enggan mendaftar.

"Program rehiring dan voluntary deportation tersebut itu harganya masih terlalu tinggi. Oleh karena itu, kalau harganya terlalu tinggi, maka buruh migran kita, akan cenderung untuk tidak menggunakan. Jadi upaya kita untuk menyelesaikan undocumented workers ini menjadi terhambat. Menlu Malaysia berjanji akan menyampaikan kepada Deputi Perdana Menteri yang menangani masalah ini agar harga ini bisa diturunkan," kata Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Baca juga:


Retno menambahkan, Indonesia juga meminta Malaysia memberlakukan aturan secara adil. Apabila terjadi pelanggaran, aparat Malaysia seharusnya menindak seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya buruh, tetapi juga majikan dan agen penyalur tenaga kerja. Terlebih, kata Retno, banyak TKI Ilegal di Malaysia merupakan korban perdagangan manusia.

"Kalau kita sudah bisa menerapkan fair regulation kepada semua, mudah-mudahan, kita sekaligus dapat memotong atau mengurangi root causes dari terjadinya undocumented workers. Karena banyak sekali warga negara kita ini yang menjadi korban dari perdagangan manusia," kata Retno.

Indonesia juga mendorong pemerintah Malaysia memenuhi hak atas pendidikan bagi anak-anak buruh migran yang diajak bekerja di Malaysia. Retno mengatakan, saat ini ada 255 pusat pembelajaran (community learning center/CLC) didirikan di sekitar ladang sawit Malaysia. Indonesia meminta Malaysia untuk terus mendukung pendirian pusat-pusat belajar ini.

"Ada 151 CLC di kota Kinabalu, 83 di Tawau, dan 21 di Kuching. Jadi kami minta agar kebijakan untuk mendirikan CLC ini dapat terus dilakukan agar right for education untuk para anak buruh migran kita bisa terpenuhi," kata bekas Duta Besar Belanda ini.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

MKD Mulai Bahas Penggantian Novanto Sebagai Ketua DPR

  • Polisi Kedepankan Masalah Korupsi Dibanding Laporan SPDP Terhadap KPK
  • Dijagokan Jadi Ketum Golkar, Ini Kata Airlangga
  • Lahan Disegel, Warga Pulau Pari Berencana Gelar Aksi di Depan Istana

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau