90 Persen KTP Calon TKI asal Kupang Palsu

"Sekarang ini tidak bisa lagi untuk (pembuatan) dokumen-dokumen palsu. Karena beda satu huruf saja, jangankan beda satu huruf, beda spasi saja ditolak di sistem."

Rabu, 03 Agus 2016 10:08 WIB

Ilustrasi KTP Elektronik. (Foto: kemdagri.go.id)



KBR, Kupang - Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nusa Tenggara Timur mengklaim 90 persen Katu Tanda Penduduk (KTP) calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Kupang palsu.

Kepala BP3TKI NTT Tato Tirang mengatakan, tidak hanya calon TKI yang KTP nya palsu, tetapi juga kepala cabang Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI ber-KTP tidak resmi.

"Memang waktu baru mulai itu 90 persen KTP calon TKI adalah palsu. Dari Kabupaten Kupang, termasuk seorang kepala cabang perusahaan KTP-nya palsu. Saya tanya, 'ini KTP keluar dimana?' Jawabanya, itu KTP keluar di Imigrasi. Coba, KTP bisa keluar di Imigrasi," kata Tato Tirang di Kupang, Rabu (3/8/2016).

"Sekarang ini tidak bisa lagi untuk (pembuatan) dokumen-dokumen palsu. Karena beda satu huruf saja, jangankan beda satu huruf, beda spasi saja ditolak di sistem. Karena KTP yang keluar dari kabupaten, kami proses orang itu, sebelumnya sudah harus direkam datanya di dinas kabupaten kota," lanjut Tato Tirang.

Kepala  BP3TKI Nusa Tenggara Timur Tato Tirang menambahkan pemalsuan dokumen terjadi sebelum Agustus 2014.

Sejak Agustus 2014, BP3TKI sudah menerapkan sistem Online dalam pengurusan dokumen administrasi bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia. Dia mengatakan penerapan sistem ini untuk menghindari pemalsuan dokumen calon TKI.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing