Belanja Pegawai Masih Lebih Besar dari Belanja Publik

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak, DPRD) Kota Ternate menilai belanja pegawai masih lebih besar dari belanja publik.

Sabtu, 01 Agus 2015 16:34 WIB

Ilustrasi budget foto: Antara

Ilustrasi budget foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR,Ternate- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menilai belanja pegawai masih lebih besar dari belanja publik, pada  pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2015 oleh Pemerintah Kota Ternate.

Kondisi tersebut terjadi akibat jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang cukup banyak. Akibatnya sebagian besar APBD tersedot hanya untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga belanja publik mendapat porsi yang kecil. Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid,

Mubin, menjelaskan masih tingginya belanja pegawai atau belanja tidak langsung dibanding belanja publik, disebabkan oleh beberapa faktor, dua diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh pemerintah kota ternate dari pemerintah pusat mengalami penurunan dan belum maksimalknya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pendapatan kita kan hanya jasa dan perdagangan, tidak ada tambang, tidak ada jasa-jasa yang lebih besar seperti daerah-daerah yang lain. Tapi dengan jasa perdagangan pemerintah mendesain begitu hebat, peningkatan maupun perluasan objek-objek pendapatan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi," kata Mubin A. Wahid pada KBR Sabtu (01/8).

Meski begitu Mubin, mengaku perbedaan prosentase antara belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak melebihi 60 persen antara belanja langsung dan belanja tidak langsung masing-masing hanya mengalami selisih lebih dari 40 persen.

Pada APBD-Perubahan 2015 Kota Ternate, pendapatan hanya bertambah Rp 9 miliar yang bersumber dari PAD, Pajak Bagi Hasil Kendaraan Bermotor dengan pemerintah provinsi dan Lain-lain pendapatan yang sah. Secara keseluruhan pendapatan pada APBD-P 2015 hanya mengalami penambahan Rp 23 miliar dari APBD induk senilai Rp 800 miliar.

 Editor: Erric Permana

   

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.