Petani Banyuwangi Tolak Wongsorejo Jadi Kawasan Industri

Yatno mengatakan sengketa lahan di daerah Bongkoran seharusnya bisa selesai apabila Pemkab Banyuwangi memperhatikan kepentingan masyarakat Bongkoran yang mayoritas petani.

Senin, 09 Jul 2018 13:27 WIB

Ratusan petani di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar aksi menolak lahan pertanian dijadikan kawasan industri, Senin (9/7/2018). (Foto: Hermawan/KBR)

KBR, Banyuwangi - Ratusan petani  di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di kantor Kecamatan, Senin (9/7/2018). 

Para petani itu menolak rencana pembangunan kawasan industri di area Bongkoran, yang berada di area perkebunan Pasewaran, Wongsorejo.

Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) Yatno Subianto mengatakan pembangunan kawasan indutri di daerahnya akan menyengsarakan petani. Pembangunan kawasan industri dianggap akan mengurangi lahan pertanian. 

Selain itu, kata Yatno, kawasan industri tidak cocok didirikan di kawasan Wongsorejo, yang mayoritas penduduknya petani.

Yatno mengatakan jika petani berubah profesi menjadi buruh, kesejahteraannya belum tentu lebih baik dari profesi petani. Untuk itu, Yatno meminta pemerintah Banyuwangi membatalkan rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Wongsorejo.

“Kami tetap menyampaikan penolakan atas industrisasi. Mengapa menolak? Kalau kami hitung, industrisasi itu kan hanya menguntungkan kepentingan golongan tertentu, bukan kepentingan masyarakat pada umumnya. Contoh saja kalau misalnya di bangun pabrik perakitan mobil, lalu warga para tukang cari rumput apa mungkin nanti disuruh merakit mobil? Mustahil itu,” kata Yatno Subianto, di Banyuwangi, Senin (9/7/2018).


Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) Yatno Subianto menambahkan, selain menolak kawasan indutri Wongsorejo, para petani juga menuntut hak pengelolaan tanah seluas 220 hektare di kawasan Bongkoran. Mereka mengklaim sudah menempati tanah itu selama puluhan tahun.

Yatno mengatakan sengketa lahan di daerah Bongkoran seharusnya bisa selesai apabila Pemkab Banyuwangi memperhatikan kepentingan masyarakat Bongkoran yang mayoritas petani. 

Sengketa lahan di Bongkoran, Banyuwangi mendapat perhatian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak beberapa tahun lalu. Menurut Yatno, Komnas HAM sudah mengirim surat ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada 14 April 2014 lalu. Surat itu berisi rekomendasi Komnas HAM agar pemerintah menghentikan rencana pembangunan kawasan industri di daerah Bongkoran. 

Yatno mengklaim jika tuntutan petani diabaikan pemerintah daerah, maka petani akan menggelar aksi lebih besar lagi. 

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.