BPBD Cilacap Ajukan Pipanisasi ke BNPB Guna Atasi Krisis Air

Kendati, ia mengungkapkan, penambahan pipanisasi tahun ini tak kunjung terealisasi lantaran belum disetuju BNPB.

Selasa, 10 Jul 2018 22:38 WIB

Ilustrasi: krisis air bersih. (Foto: Creative Commons)

KBR, Cilacap – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengajukan program pipanisasi untuk tiga teratas wilayah paling rawan krisis air bersih. Antara lain menurut Kepala BPBD Cilacap, Tri Komara Sidhy meliputi Kawunganten, Bantarsari, dan Gandrungmangu. Di wilayah tersebut, pada awal Juli ini saja sudah ada delapan desa yang rutin minta kiriman air bersih.

Sementara secara keseluruhan, tiap musim kemarau terdapat sekitar 77 desa di 13 kecamatan yang rawan kekeringan dan krisis air bersih. Itu sebab BPBD mengantisipasinya dengan pengiriman atau droping bantuan air bersih. Langkah ini untuk jangka pendek.

Sedangkan antisipasi jangan panjang dilakukan dengan membangun sumur bor serta program pipanisasi penyaluran air bersih--baik dari mata air, sumur bor, maupun saluran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kendati, ia mengungkapkan, penambahan pipanisasi tahun ini tak kunjung terealisasi lantaran belum disetuju BNPB.

"Ini kita sudah tiga kecamatan terdiri dari delapan desa (yang mengalami krisis air bersih). Ini kita sedang berupaya mengajukan ke pusat, ke BNPB, penanggulangan kekeringan, pipanisasi, sebagai penanggulangan jangka panjangnya kami mengajukan itu. Tetapi belum di-acc," tutur Tri Komara Sidhy, Selasa (10/7/2018).

Namun begitu, ia mengklaim pipanisasi dan pembuatan sumur bor tahun lalu sudah dilakukan. Kata dia, pipanisasi memang dilakukan bertahap setiap tahunnya untuk mengurangi dampak musim kemarau di daerah rawan kekeringan.

"Tetapi kami tetap siap siaga, di mana ada kekeringan di situ kami droping. Antisipasi kami tetap siaga, baik kebakaran di hutan maupun di perumahan, kami siap."

Ia pun melanjutkan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kini BPBD tidak lagi mendirikan Satgas penanganan dampak kemarau bersama lembaga lain. Tapi ia menjamin, petugas BPBD tetap siaga untuk melakukan penanganan potensi kebakaran hutan maupun perumahan, apalagi sepanjang memasuki kemarau panjang ini.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.