Perppu Ormas

Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, sekarang ada 340 ribu lebih ormas aktif di tanah air. Di antara mereka, kata Wiranto, ada ormas yang bisa membahayakan keutuhan negara.

Kamis, 13 Jul 2017 05:20 WIB

Pemerintah resmi terbitkan Perppu Ormas

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Pemerintah kemarin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas. Perppu ini menggantikan Undang-Undang tentang Ormas. Banyak yang menilai, Perppu ini jadi cara Pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila. 

Dalam Perppu ini, belasan pasal yang semula ada di Undang-undang Ormas dipangkas. Misalnya, pemerintah tak perlu lagi lewati mekanisme pengadilan untuk mencabut status badan hukum sebuah ormas. Tak perlu lagi langkah persuasif berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali. Dengan Perppu yang baru ini, peringatan cukup sekali, sepanjang tujuh hari. Setelah itu, bekukan atau cabut. 

Pemerintah bersikukuh, langkah ini diambil karena situasi mendesak. Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, sekarang ada 340 ribu lebih ormas aktif di tanah air. Di antara mereka, kata Wiranto, ada ormas yang bisa membahayakan keutuhan negara. 

Kita tentu tak kepingin ada ormas yang meresahkan masyarakat. Tapi jangan sampai, demi mencapai tujuan itu kita justru mencederai demokrasi. Apalagi konstitusi kita jelas melindungi kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berpendapat. Karenanya mekanisme pembubaran ormas pun mesti memperhatikan aspek kontrol dan keseimbangan antarlembaga negara.

Perppu kini sudah bisa berlaku efektif. Tapi Perppu tetap harus mendapat persetujuan DPR. Setiap poin dari aturan ini mesti dicermati betul-betul. Niat baik merawat persatuan, jangan sampai justru menodai kebebasan berpendapat yang sudah dijamin konstitusi kita. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Soal Munaslub, Wasekjen Golkar Minta DPD Solid

  • Pengamat: Setnov Akan Langgeng Jadi Ketua Umum Meski Dipenjara
  • DPRD Desak Pemprov DKI Rampungkan Konsep Penataan Kampung Akuarium
  • Bansos Banyak Salah Sasaran, Cilacap Siapkan Basis Data Terpadu