Perppu Ormas

Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, sekarang ada 340 ribu lebih ormas aktif di tanah air. Di antara mereka, kata Wiranto, ada ormas yang bisa membahayakan keutuhan negara.

Kamis, 13 Jul 2017 05:20 WIB

Pemerintah resmi terbitkan Perppu Ormas

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Pemerintah kemarin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas. Perppu ini menggantikan Undang-Undang tentang Ormas. Banyak yang menilai, Perppu ini jadi cara Pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila. 

Dalam Perppu ini, belasan pasal yang semula ada di Undang-undang Ormas dipangkas. Misalnya, pemerintah tak perlu lagi lewati mekanisme pengadilan untuk mencabut status badan hukum sebuah ormas. Tak perlu lagi langkah persuasif berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali. Dengan Perppu yang baru ini, peringatan cukup sekali, sepanjang tujuh hari. Setelah itu, bekukan atau cabut. 

Pemerintah bersikukuh, langkah ini diambil karena situasi mendesak. Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, sekarang ada 340 ribu lebih ormas aktif di tanah air. Di antara mereka, kata Wiranto, ada ormas yang bisa membahayakan keutuhan negara. 

Kita tentu tak kepingin ada ormas yang meresahkan masyarakat. Tapi jangan sampai, demi mencapai tujuan itu kita justru mencederai demokrasi. Apalagi konstitusi kita jelas melindungi kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berpendapat. Karenanya mekanisme pembubaran ormas pun mesti memperhatikan aspek kontrol dan keseimbangan antarlembaga negara.

Perppu kini sudah bisa berlaku efektif. Tapi Perppu tetap harus mendapat persetujuan DPR. Setiap poin dari aturan ini mesti dicermati betul-betul. Niat baik merawat persatuan, jangan sampai justru menodai kebebasan berpendapat yang sudah dijamin konstitusi kita. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.