Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Juwana Terkendala Akses

Terbatasnya akses jalan menuju lokasi kebakaran, menurut Anggota DPR Firman Soebagyo, menghambat gerak armada pemadam kebakaran.

Minggu, 16 Jul 2017 17:42 WIB

Kapal yang terbakar di Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah. (Foto: KBR/Agus Pambudi)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Pati - DPR meminta pemerintah pusat memperluas akses jalan menuju jalur kapal di Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah. Ini menyusul sulitnya proses pemadaman, pasca terbakarnya belasan kapal di Pulau Seprapat, Kecamatan Juwana, Sabtu (15/7) lalu.

Terbatasnya akses jalan menuju lokasi kebakaran, menurut Anggota DPR Firman Soebagyo, menghambat gerak armada pemadam kebakaran. Ini diungkapkan Firman saat meninjau proses pendinginan bangkai kapal para Nelayan Juwana, Minggu (16/7) pagi.

"Oleh karena itu, saya sudah bicara dengan Kementerian terkait, agar masalah di Juwana bisa menjadi perhatian serius, untuk mengalokasikan anggaran dari APBN. Kami belum tahu berapa besarannya. Tapi nanti kami coba rumuskan," kata Firman di Pati, Minggu (16/7).

Anggota komisi IV DPR itu mengaku prihatin dengan kebakaran kapal nelayan yang sudah dua kali terjadi dalam sebulan terakhir. Dia pun mengungkapkan kondisi pelabuhan sangat padat. Jalur di sepanjang pinggiran sungai dari muara hingga pelabuhan dipenuhi kapal yang sedang bertambat. Nelayan menurutnya juga kerap ceroboh dan mengesampingkan prosedur keselamatan saat perbaikan kapal. Misalnya, dalam proses pengelasan.



"Mereka lebih mengutamakan ekonomis dan efisiensi. Saya sudah telpon Bu Menteri semalam, telpon Dirjen supaya dirumuskan agar dibantu untuk masalah alokasi anggarannya. Alokasi anggaran ini memang bukan lagi kapasitasnya APBD tapi ini APBN."

Bupati Pati, Haryanto menjelaskan belum mengetahui apakah belasan kapal nelayan yang terbakar itu mengikuti program asuransi atau tidak. Namun dia mengeluhkan sulitnya proses pemadaman karena terkendala akses jalan. Satu-satunya cara memadamkan kobaran api, menurutnya, dengan memisahkan kapal yang terbakar agar api tak menjalar.

"Yang terbakar 12 kapal. Dan pada perubahan APBD Kabupaten Pati nanti akan mengalokasikan pengadaan kapal pemadam kebakaran. Dalam waktu dekat kami akan anggarkan untuk pengadaan kapal pemadam, karena nilainya hanya sekitar Rp1 milyar. Kami harapkan nanti ya para pengusaha dapat berswadaya untuk membeli satu lagi, agar bila ada kejadian serupa bisa teratasi," kata Haryanto.

Baca juga:

Dalam insiden kebakaran kapal nelayan Juwana pada Sabtu (15/7) lalu, seorang ABK meninggal ketika dalam perawatan di rumah sakit. Sementara dua ABK lain masih dirawat intensif karena luka bakar serius.


Kerugian Materi

Belasan kapal motor yang sedang bersandar di Pulau Seprapat, Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Pati terbakar pada Sabtu (15/7) siang. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran akses jalan yang sempit.

Ketua Paguyuban Nelayan Juwana, Jamari Ridwan menceritakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Diduga kebakaran terjadi akibat kelalaian pekerja las yang sedang memperbaiki salah satu kapal.

"Karena anginnya kencang, sehingga cepat merembet ke kapal yang lain. Tapi ini kapal-kapal yang berdekatan dengan kapal yang terbakar mulai disingkirkan, agar api tidak menjalar. Sudah mulai dijauhkan dari kobaran api," jelas Ridwan di Pati, Sabtu (15/7) kemarin.



Jamari Ridwan memperkirakan, kerugian materi akibat kejadian ini mencapai lebih dari Rp80 milyar.

"Kalau kerugian, karena kapal yang terbakar itu kapal freezer katakanlah 1 kapalnya Rp6 milyar, dan yang terbakar itu belasan kapal, perkiraan mencapai sekitar Rp80 milyar," Ketua Paguyuban Nelayan Juwana itu menaksir.

Dari belasan kapal motor nelayan yang terbakar itu, satu di antaranya kapal motor Rapindo III milik Wakil Bupati Pati terpilih, Saiful Arifin, yang diusahakan secara patungan dengan nelayan Juwana.

Baca juga:



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.