Kritik

Di status yang sudah dihapus itu, Otto berkomentar soal Aksi Bela Islam 212 beberapa waktu silam. Sebelum diadukan ke polisi Otto mendapat sejumlah teror dan intimidasi.

Selasa, 11 Jul 2017 05:38 WIB

Ilustrasi: bungkam kritik

Ilustrasi: bungkam kritik

Bagi sebagian orang kritik bisa dianggap menodai agama atau keyakinan orang lain. Konstitusi negeri ini sebetulnya memberi jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan hak berpendapat. Tapi hati-hati, hak itu bisa menyeret ke balik terali besi.

Itulah yang terjadi pada Otto Radjasa, dokter di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jaksa menuntutnya 3 tahun kurungan perjara atas dakwaan penodaan agama. Otto diadili lantaran statusnya di media sosial pada November tahun lalu dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga pasal penodaan agama dalam Kitab Hukum Pidana. Di status yang sudah dihapus itu, Otto berkomentar soal Aksi Bela Islam 212 beberapa waktu silam. Sebelum diadukan ke polisi Otto mendapat sejumlah teror dan intimidasi.

Di persidangan, ahli agama, pidana, dan bahasa yang bersaksi menilai status itu tak menodai agama. Kata mereka, status itu mesti dilihat sebagai kritik atau satir atas maraknya aksi di ibukota.

Tapi jaksa mengabaikan fakta persidangan itu dan tetap menuntut hukuman berat pada dokter Otto. Pun polisi yang jauh hari punya kewenangan mengabaikan laporan yang tak memenuhi unsur pidana. Kedua institusi penegak hukum itu, juga majelis hakim, sepatutnya mengkaji lebih dalam perkara atau laporan yang diterimanya. Apalagi konstitusi juga menjamin kebebasan berpendapat. Jangan sampai malah bertindak tak adil pada orang yang jadi korban persekusi karena menyampaikan hak berpendapat atau kritik. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Soal Munaslub, Wasekjen Golkar Minta DPD Solid

  • Pengamat: Setnov Akan Langgeng Jadi Ketua Umum Meski Dipenjara
  • DPRD Desak Pemprov DKI Rampungkan Konsep Penataan Kampung Akuarium
  • Bansos Banyak Salah Sasaran, Cilacap Siapkan Basis Data Terpadu