Koalisi Nilai DPR Tak Serius Menyeleksi Calon Komisioner Komnas HAM

Perwakilan koalisi, Totok Yulianto, mengatakan anggota parlemen tak berupaya menyelidiki rekam jejak para calon komisioner.

Senin, 17 Jul 2017 18:28 WIB

KBR, Jakarta - Koalisi Selamatkan Komnas HAM mengkritik DPR lantaran selama ini tak antusias terlibat dalam proses pemilihan komisioner Komnas HAM. Perwakilan koalisi, Totok Yulianto, mengatakan anggota parlemen tak berupaya menyelidiki rekam jejak para calon komisioner.

Dia bahkan menyebut, uji kepatutan dan kelayakan di DPR hanya formalitas belaka. Karenanya kinerja buruk Komnas HAM periode 2012-2017 tak lepas dari amburadulnya proses seleksi di DPR.

"Permasalahannya bukan di calonnya nanti. Tapi sejauh mana anggota DPR melaksanakan tugasnya menyeleksi yang terbaik. Kita mau menantang anggota DPR untuk hadir di fit and proper test, untuk sudah mempersiapkan, sudah menggali data-datanya. Tidak hanya kemudian bermain di belakang," ujar Totok pada diskusi yang digelar di KeKini, Jakarta, Minggu(16/7).

Panitia seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 meloloskan 28 orang pada seleksi tahap ketiga. Rencananya, 14 nama di antaranya dikirimkan ke DPR untuk diuji. Dengan kondisi Komnas HAM saat ini, Totok mengatakan perlu figur-figur yang terjamin integritasnya dalam memperjuangkan masalah HAM.

Baca juga:

Pasalnya 24 tahun berdiri, Komnas HAM belum mampu merampungkan satupun kasus pelanggaran HAM berat.

"Harus punya semangat tempur tinggi. Ini bebannya beraat untuk HAM masa lalu, Harus dia pelajari hasil penyelidikan, kemudian beri terobosan-terobosan."


Rapor Merah Komnas HAM 2012-2017

Komnas HAM periode 2012-2017 dinilai akan mewariskan sederet pekerjaan besar kepada komisioner-komisioner selanjutnya. Aktivis Kontras Ferry Kusuma mengatakan komisioner yang baru harus mengembalikan kepercayaan publik, termasuk keluarga korban.

Pasalnya, pada periode ini, sejumlah sikap Komnas HAM dianggap justru bertentangan dengan keinginan keluarga korban pelanggaran HAM. Ferry mencontohkan sikap Komnas HAM dalam wacana penyelesaian kasus HAM masa lalu melalui rekonsiliasi.

"Komnas HAM bukannya kritik wacana rekonsiliasi, malah bersedia jadi sekretariat rekonsiliasi. Bayangkan. Ada peristiwa HAM berat yang harusnya diproses hukum, kemudian direkonsiliasi," kritik Ferry.

Baca juga:

Selain itu masalah ego sektoral masing-masing komisioner serta penyelewengan anggaran yang ditemukan BPK juga dianggap menghambat kinerja Komnas HAM. Aktivis Elsam Sekar Banjaran Aji juga menyoroti posisi Sekretaris Jenderal yang masih diisi dari kalangan PNS.

"Ada logika kerja yang tidak sampai. Ini sering terjadi. Di Komnas HAM misalnya saya butuh investigasi suatu kasus. Di Komnas HAM misal belum ada yang ahli. Saya butuh staf khusus. Itu tidak bisa difasilitasi karena logika anggaran yang tidak sampai."



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.