Contoh

Kecelakaan atau ancaman keamanan pun tak pernah memilih; menimpa pejabat atau orang biasa. Kementerian Perhubungan langsung memuji sikap Kapolri yang siap mengikuti semua prosedur keamanan di bandara.

Senin, 10 Jul 2017 05:30 WIB

Joice Waraow pelaku penamparan petugas keamanan bandara

Joice Warouw, istri dari Pejabat Lemhanas Brigjen Pol. Johan Angelo Sumampouw, pelaku penamparan petugas keamanan penerbangan, diperiksa petugas kepolisian (foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Kapolri Tito Karnavian seperti tengah memberi tamparan balik kepada Joice Warouw, istri pejabat Kepolisian yang videonya viral pekan lalu. Kemarin, Kapolri masuk ke Bandara Sam Ratulangi Manado, menjalani prosedur pemeriksaan keamanan seperti penumpang lainnya. Termasuk mencopot jam. Di tempat yang sama, beberapa hari sebelumnya, Joice Warouw menampar petugas bandara yang memintanya mencopot jam. Saat itu ia mengaku sebagai istri pejabat Kepolisian. Ia bahkan melaporkan petugas bandara itu ke polisi.

Kapolri Tito Karnavian menegaskan, prosedur keselamatan ini berlaku untuk semua. Kecelakaan atau ancaman keamanan pun tak pernah memilih; menimpa pejabat atau orang biasa. Kementerian Perhubungan langsung memuji sikap Kapolri yang siap mengikuti semua prosedur keamanan di bandara.

Belakangan, sudah ada maaf-maafan antara pelaku dan korban tamparan. Tapi peristiwa ini jelas memberi gambaran betapa perilaku ‘mentang-mentang’ ini masih terjadi. Perilaku arogan kerap ditunjukkan mereka yang punya jabatan tertentu. Atau sekadar merasa punya posisi yang penting. Sebelumnya kita tahu juga ada Dora Natalia Singarimbun yang menyebut dirinya sebagai pegawai Mahkamah Agung ketika ditilang polisi saat masuk jalur bus TransJakarta. Atau siswa SMA di Medan yang mengaku-aku sebagai anak pejabat Badan Narkotika Nasional BNN ketika melanggar aturan lalu lintas.

Posisi yang tinggi seiring dengan tanggung jawab yang tinggi pula. Ini yang semestinya terpatri di kepala semua pejabat – termasuk keluarga, kerabat dan sanak saudaranya. Menjadi pejabat sejatinya adalah melayani masyarakat dalam berbagai aspek. Kita tidak perlu pejabat yang arogan dan memanfaatkan posisi serta situasi demi kepentingan sendiri. Yang kita butuh adalah pejabat yang melayani dan terus memberi contoh yang baik. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.