Boikot

Puluhan perusahaan di Indonesia menolak diskriminasi terhadap LGBT. Produk mereka mulai dari kopi, shampo, handphone hingga mobil. Jika Starbucks diboikot, apakah yang lain mesti ikut diboikot juga?

Selasa, 04 Jul 2017 05:48 WIB

Ilustrasi Starbucks

Ilustrasi Starbucks

Awal 2016 lalu media internasional dan media sosial sempat ramai menyoroti gerai kopi Starbucks. Di Riyadh Arab Saudi, kedai kopi ini dianggap mendiskriminasi perempuan lantaran ada tanda larangan masuk bagi perempuan. Yang boleh masuk hanya laki-laki. Akhirnya ada klarifikasi dari pengelola, kalau larangan itu keluar karena ambruknya dinding pembatas antara konsumen pria dan wanita di sana. Kasus pun selesai. Tak ada protes lanjutan. 

Di Indonesia, lain lagi ceritanya. Sebagian orang sempat menyerukan boikot Starbucks. Bos perusahaan dianggap terang-terangan mendukung kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT). Ormas Muhammadiyah sampai minta pemerintah mencabut izin Starbucks di Indonesia. Mereka yang mendukung boikot mengutip media yang menyebut kalau bos Starbucks tidak mau mempekerjakan orang yang anti-LGBT. Sumber berita sumir, tapi tak ada yang mengecek kebenarannya.

Kampanye boikot produk merupakan hal jamak. Biasanya, boikot dilakukan dengan alasan politik, sosial, etik arau lingkungan. Tapi jika suatu perusahaan diboikot lantaran mendukung kesetaraan kelompok LGBT, ini justru aneh. Ini bukan soal setuju atau tidak dengan kelompok LGBT, tapi soal menolak diskriminasi terhadap mereka.

Saat ini ada ratusan perusahaan di dunia yang menolak diskriminasi terhadap LGBT. Puluhan diantaranya ada di Indonesia. Produk mereka mulai dari kopi sampai mobil, dari shampo hingga handphone. Jika Starbucks diboikot, apakah yang lain mesti ikut diboikot? Kita justru tak semestinya memboikot perusahaan yang menjunjung tinggi keberagaman dan menolak diskriminasi terhadap mereka yang dianggap berbeda. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.