Aksi Bela Cantrang

Isu reshuffle kabinet yang baru-baru ini muncul dimainkan kelompok pembela cantrang, mendesak Presiden Jokowi mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Rabu, 12 Jul 2017 05:31 WIB

Demo nelayan menuntut pelegalan cantrang

Aksi yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia menuntut pemerintah melegalkan cantrang dan payang di tingkat nasional dengan tidak membatasi ukuran gross ton kapal. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Ratusan atau ribuan orang kemarin kembali mendatangi Istana Presiden. Mereka berdemonstrasi menuntut pemerintah membatalkan larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Mereka minta cantrang dilegalkan.

Aksi menolak cantrang ramai terjadi dalam dua tahun terakhir, meski sebetulnya sudah dilarang sejak 2009. Aturan larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan bahkan sudah ada sejak 20 tahun lalu,  sejak era Orde Baru.

Aksi bela cantrang itu membuat masyarakat terbelah: ada yang setuju, ada yang menolak cantrang maupun alat tangkap lain yang tidak ramah lingkungan. Perang dukungan merambah ke media sosial. Isu reshuffle kabinet yang baru-baru ini muncul dimainkan kelompok pembela cantrang, mendesak Presiden Jokowi mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Mereka menyebut aturan larangan cantrang dibuat mendadak, dan Menteri Susi dianggap tidak membela nelayan. Tagar #GantiMenteriSusi sempat ramai di media sosial.

Bagi penolak cantrang, mereka menyuguhkan fakta berbagai kerugian negara akibat maraknya penggunaan cantrang. Juga data meningkatnya ikan setelah cantrang dilarang. Ingat, luas sapuan tali cantrang bisa mencapai 200 hektar lebih - sepanjang Jakarta hingga Semarang. Artinya seluas itu pula potensi kerusakan terjadi setiap cantrang dilepas.

Isu cantrang sudah banyak menghabiskan energi, sama seperti aksi-aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Pun, kian politis. Ada partai yang memanfaatkan isu cantrang untuk kepentingan mendongkrak popularitas menjelang pemilu 2019.

Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan, janganlah kita menghabiskan energi mengurusi masalah yang tidak produktif. Itu betul. Termasuk soal cantrang. Aturannya toh sudah lama ada, tinggal dituruti karena jelas berpihak pada keberlangsungan sumber daya alam di laut.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.