[SAGA] Siswi SMPN 5 Yogyakarta: Kalau Pelajaran Agama Islam Harus Pakai Jilbab

"Kemarin masih boleh lepas jilbab. Tapi kalau lagi pelajaran Agama Islam harus pakai jilbab."

Selasa, 25 Jul 2017 11:30 WIB

Siswi SMP Negeri 5 Yogyakarta diwajibkan mengenakan jilbab dalam tata cara berpakaian. Foto: Eka Juniari/KBR.

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Yogyakarta - Masa Orientasi Sekolah (MOS) murid baru di SMP Negeri 5 Yogyakarta, tengah berlangsung. Beberapa ekstrakurikuler dipamerkan demi menarik minat mereka. Semisal modern dance. Tapi yang mencuri perhatian saya, di sekolah ini semua murid perempuan yang beragama Islam mengenakan kemeja lengan panjang, rok panjang, dan berjilbab. Sementara murid laki-laki memakai kemeja dan celana panjang.

Lalu bagaimana dengan siswa beragama Kristen atau Katolik? Sama, hanya saja tak berjilbab. Cara berpakaian ini, rupanya ada dalam tata tertib. Padahal, sekolah yang berada di Kotabaru ini, bukanlah sekolah berbasis keagamaan.

Saya mencoba menanyakan aturan ini kepada beberapa siswa. Salah satunya, Intan. Remaja berusia 14 tahun ini, harus memakai jilbab apalagi kalau sedang belajar Agama Islam. "Kemarin masih boleh lepas jilbab. Tapi kalau lagi pelajaran Agama Islam harus pakai jilbab," tutur Intan.

Begitu pula dengan Tia. Kata siswa Katolik ini, dia tak bisa protes apalagi membangkang aturan sekolah. "Biasa saja karena sudah keputusan, kita nerima saja," ucap Tia.

Sementara, salah satu orangtua murid, Dian Astuti, mengaku tak pernah tahu tentang penggunaan seragam tersebut. Putrinya, Nailu Nada Zahra, yang sejak lama menggunakan busana Muslim, tak begitu keberatan dengan aturan itu.

"Baik siswa dan orangtua tidak ada arahan terkait penggunaan seragam khusus. Sebab arahan sekolah tentang penggunaan seragam mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Kalaupun ada yang pakai busana muslim seperti anak saya, itu karena memang sejak SD sudah menggunakan busana muslim,” tukas Dian Astuti.

Gara-gara aturan cara berpakaian ini, SMP Negeri 5 Jogjakarta sampai dituduh intoleran. Sebab mengharuskan siswa beragama Islam menggunakan jilbab. Namun Kepala Sekolah SMP Negeri  5 Jogjakarta, Suharno, membantah tuduhan tersebut. Kata dia, aturan itu dilahirkan demi meningkatkan akhlak siswa.

"Dalam tata tertib memberikan kesempatan siswi untuk menggunakan jilbab karena menjalankan perintah agama yang diatur dalam Alquran," terang Suharno dalam pernyataan tertulisnya Selasa (4/7/2017).

Suharno juga mengatakan penggunaan jilbab di kalangan siswi muslim disesuaikan dengan tata tertib sekolah.

Senada dengan Suharno, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, menyebut tak perlu membuat aturan baru terkait tata cara berpakaian pelajar di sekolah negeri. Baginya adalah sebuah kewajaran jika siswi muslim mengenakan jilbab di sekolah.

"Kalau siswi muslim pakai jilbab wajar to? Ya memang itu kewajiban seorang muslimah," ujar Suharno.

Hanya saja, Wali Kota Jogjakarta, Haryadi Suyuti, terang-terangan membantah ada sekolah yang menerapkan aturan intoleran. "Tidak benar ada isu terhadap toleransi di satuan pendidikan di Kota Yogyakarta. Kami jamin itu. Saya harap pemberitaan siswi muslim harus berhijab atau wajib berjilbab itu tidak muncul lagi," pintanya.

Menanggapi persoalan ini, Staf Peneliti Pusat Studi Wanita UGM, Niken Herminingsih, menyebut sekolah negeri tak semestinya memaksa siswi muslim menggunakan jilbab. Sebab sekolah negeri berbeda dengan sekolah berbasis agama. Kewajiban berjilbab, menurutnya, masuk akal jika diterapkan di sekolah berbasis agama.

"Jika masuk SMA atau SMP berbasis agama Islam mau tak mau harus pakai jilbab. Tapi kalau tidak ya sebaiknya tidak diterapkan. Masa anak-anak itu kan masa bermain, masa eksplorasi, dia ingin tahu segalanya. Memang kita harus bisa memberikan batas-batasnya. Tapi sepanjang positif ya kita berikan saja," kata Niken.

Baginya, pemaksaan berjilbab termasuk bentuk kekerasan pada perempuan. Niken berharap fenomena ini tidak melunturkan kebhinekaan yang ada di kota Yogyakarta.

"Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Sultan pernah bilang Yogyakarta adalah miniatur Indonesia. Semua pihak di dalamnya juga ikut mendukung dan memupuk itu. Harus ikut membangun Bhineka Tunggal Ika hingga akhir zaman," tutupnya.





Editor: Quinawaty 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

MKD Mulai Bahas Penggantian Novanto Sebagai Ketua DPR

  • Polisi Kedepankan Masalah Korupsi Dibanding Laporan SPDP Terhadap KPK
  • Dijagokan Jadi Ketum Golkar, Ini Kata Airlangga
  • Lahan Disegel, Warga Pulau Pari Berencana Gelar Aksi di Depan Istana

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau