HEADLINE

Ini Rekomendasi Sementara Simposium Mengamankan Pancasila

""Kita menolak ideologi apapun khususnya komunisme untuk berada di bumi Indonesia""

KBR, Jakarta- Ketua Panitia Simposium tandingan, Kiki Syahnakri membeberkan hasil rekomendasi sementara terhadap pemerintah. Kata dia, rekomendasi itu menolak ideologi komunisme dan perlunya pendidikan karakter Pancasila.

"Tapi yang saya tangkap dari apa yang ada tadi. Jelas kita menolak ideologi apapun khususnya komunisme untuk berada di bumi Indonesia itu barangkali satu poinnya. Kita juga akan merekomendasi ini, pasti ada nantinya, adalah perlunya pendidikan karakter buat bangsa ini. Dalam pendidikan formal, mulai dari paud, dasar, menengah, sampai ke tinggi. Juga pendidikan formal dan informal, itu perlu Pancasila kembali diajarkan di situ," kata Ketua Panitia Simposium tandingan  Kiki Syahnakri di Balai Kartini, Rabu (01/05/2016).

Kiki berharap, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dapat memfasilitasi pertemuan antara pihaknya dengan panitia Simposium 1965 pimpinan Agus Widjojo.

"Kita harapkan nantinya duduk bersama dengan panitia Aryaduta difasilitasi oleh Menkopolhukam, duduk bersama padukan ini, harapannya ada kesepakatan dari dua ini, nantinya," imbuhnya.

Dia tak mempermasalahkan apabila hasil rekomendasi bertolak belakang dengan panitia Simposium 1965. Pihaknya bersikeras agar pemerintah tak minta maaf kepada korban 1965 dari PKI. Dia juga tak setuju apabila ada kompensasi dan penggalian kuburan massal korban 1965.

"Ya nggak usahlah itu tambah jauh, karena itu akan membangkitkan kembali konflik horizontal," imbuhnya. 

Sebelumnya, Ketua Panitia Simposium Tragedi 1965 Agus Widjojo memastikan, hasil rekomendasi simposium tandingan tak akan disatukan dengan hasil rekomendasi simposium yang dipimpinnya. Kata dia, rekomendasi itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Itu terserah kepada pemerintah sepenuhnya hasil simposium rekomendasi ini adalah milik pemerintah. Dan pemerintahlah yang akan meramu untuk bisa dirumuskan dalam sebuah sinergi untuk menjadi sebuah kebijakan." Kata Agus Widjojo saat menghadiri simposium tandingan di Balai Kartini Jakarta, Rabu (01/05/2016).

Kata dia, antara panitia simposium 1965 dan simposium "anti-PKI" tak ada koordinasi untuk menyatukan hasil rekomendasi itu. Kewenangan untuk menyatukan ada di pemerintah dalam hal ini Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Nantinya kan dipertimbangkan, jadi satu oleh pemerintah. Saya perkirakan antara panitia Balai Kartini dengan panitia Aryaduta itu tidak akan disatukan. Dia diserahkan kepada pemerintah untuk rekomendasi," imbuhnya.

Saat hadir di simposium "anti-PKI," Gubernur Lemhannas itu sempat dituding-tuding oleh salah satu peserta di belakangnya. Ini lantaran, simposium yang diketuainya diklaim terlalu berpihak kepada PKI. Padahal Agus adalah anak pahlawan revolusi Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo yang menjadi korban peristiwa G30S. Kata Agus, Simposium 1965 tersebut lebih berfokus terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mangkrak selama bertahun-tahun.

Simposium bertajuk “Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain” itu dihadiri oleh para pensiunan jenderal TNI dan juga organisasi masyarakat anti-PKI. Ketua Front Pembela Islam (FPI)  Rizieq Shihab turut menjadi pembicara dalam acara tersebut.  

Editor: Rony Sitanggang

• tragedi65
• simposium mengamankan pancasila dari pki
• Ketua Panitia simposium tandingan 65 Kiki Syahnakri