Harapan (Kosong) Jemaat Ahmadiyah Transito

Demi menyambung hidup pun mereka bekerja serabutan; kuli hingga tukang ojek. Bocah-bocah di sana juga mengalami perlakuan diskriminatif; dikucilkan dan dibully.

Jumat, 02 Mar 2018 05:09 WIB

Pengungsi hmadiyah di penampungan Asrama Transito, Mataram

Pengungsi hmadiyah di penampungan Asrama Transito, Mataram (foto: situs ahmadiyah)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Jelang tahun politik kelompok terpinggirkan kerap jadi komoditas. Kali ini dialami jemaat Ahmadiyah yang selama dua belas tahun jadi pengungsi di Asrama Transito, Majeluk, Kota Mataram. Sebanyak 33 keluarga Ahmadiyah disodorkan dengan tiga pilihan; pindah ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa), dapat rumah khusus, atau ikut program transmigrasi. Tapi belum ada satu pun yang jelas betul. 

Yang jadi pertanyaan, jika pemerintah bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan jemaat Ahmadiyah mengapa baru sekarang? Mendekati tahun politik pula. Apalagi Nusa Tenggara Barat akan ikut menggelar Pilkada Serentak Juni mendatang. Ada empat pasang calon gubernur-wakil gubernur yang siap bertarung. Seorang di antaranya merupakan Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh. Dugaan bahwa ia ingin meraih dukungan suara dari kalangan marginal, kental terasa.

Keadaan jemaat Ahmadiyah selama dua belas tahun ini tak jelas. Jadi pengungsi di gedung aula yang disulap menjadi bilik-bilik sempit dan disekat satu sama lain dengan penerangan seadanya. Demi menyambung hidup pun mereka bekerja serabutan; kuli hingga tukang ojek. Bocah-bocah di sana juga mengalami perlakuan diskriminatif; dikucilkan dan dibully. Bahkan hak-hak seperti beras sejahtera, kompor gas gratis, kartu pintar, dan bantuan sosial lainnya juga tak pernah didapat. 

Kini ketika dihadapkan pada tawaran Pemda Kota Mataram, sebagian besar jemaat Ahmadiyah memilih tetap tinggal di tanah kelahirannya. Mereka enggan ikut program transmigrasi -- karena bakal makin jauh dari sanak keluarga. 

Pemerintah mesti berhitung betul bagaimana seharusnya menangani soal Ahmadiyah yang bertahun-tahun jadi pengungsi di negeri sendiri. Pemerintah  adalah pelayan rakyat. Sudah sepatutnya mendengarkan keluhan dan permintaan warganya. Kalau malah menyodorkan program yang tak diinginkan, itu sama saja dengan "membuang" warganya.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang