HEADLINE

Dokter: Berbahaya, Aksi Mengecor Kaki Paling Lama 5 Hari

""Sebenarnya resiko terburuk yang bisa mereka alami, yang pertama dehidrasi. Kedua, lemas. Ketiga, kaki bisa kekurangan suplai darah seperti itu. Yang paling dikhawatirkan nanti kaki bisa bengkak.""

KBR, Jakarta - Aksi "Dipasung Semen" yang dilakukan warga Rembang Jawa Tengah di depan Istana Merdeka memasuki hari kedua pada Selasa (14/3/2017). Sebanyak 11 orang mengecor kaki mereka dengan adukan semen.

Tim kesehatan yang mendampingi aksi Petani Kendeng siaga memberikan pelayanan selama 24 jam kepada pelaku aksi selama aksi berlangsung. Tim kesehatan itu berasal dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Satu unit ambulan dengan peralatan lengkap juga disiagakan di lokasi aksi.

Salah seorang dokter dari tim kesehatan tersebut, Wicaksono Narendro Utomo mengatakan, aksi unjuk rasa dengan kaki dipasung semen itu sangat berbahaya jika dilakukan dalam waktu lama.

Menurut Wicaksono, kondisi kaki dibelenggu beton semen mengakibatkan aliran darah ke seluruh tubuh menjadi tidak normal, terutama yang menuju ke kaki.

"Sebenarnya resiko terburuk yang bisa mereka alami, yang pertama dehidrasi. Kedua, lemas. Ketiga, kaki bisa kekurangan suplai darah seperti itu. Yang paling dikhawatirkan nanti kaki bisa bengkak," kata Wicaksono di lokasi aksi di seberang Istana Merdeka, Selasa (14/3/2017).

Wicaksono memperkirakan kondisi peserta aksi hanya bisa bertahan selama lima hari. Jika melewati lima hari, dikhawatirkan bisa merusak kaki peserta aksi. Karena itu, tim bergantian memantau kondisi peserta aksi secara berkala.

"Pertama, kita selalu mengawasi kondisi peserta aksi ini terus-menerus. Kita juga terus menanyakan apakah masih kuat, apakah sudah lemas. Jangan sampai mereka sewaktu-waktu pingsan. Tapi kalau itu terjadi (pingsan), kita siap memberikan bantuan medis seperti itu. (Ada pengawasan khusus ke kakinya?) Iya, kita lihat terus itu kerasnya kakinya sudah seperti apa. Kemudian kesemutan atau nggak," kata Wicaksono.

Sejauh ini, Wicaksono memastikan kondisi kesehatan 11 petani asal wilayah Pegunungan Kendeng itu baik-baik saja, dan masih bisa melanjutkan aksi mereka.

Jumlah peserta aksi "Dipasung Semen" hari ini bertambah menjadi 11 orang. Pada hari pertama, Senin (13/3/2017) ada 10 petani yang sudah lebih dulu membeton kaki mereka di kubus kayu.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto mengatakan, jumlah petani dan warga yang bakal melakukan hal yang sama akan terus bertambah sampai Presiden Joko Widodo menemui mereka dan mengabulkan tuntutannya.

Joko mengatakan tuntutan warga dalam aksi kali ini masih sama dengan tuntutan sebelumnya, yaitu penutupan pabrik semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.

Joko mengatakan saat ini hanya Presiden Jokowi saja yang bisa dengan segera mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan Gubernur Ganjar sudah mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2016 lalu. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Aksi di depan Istana Merdeka ini juga menuntut Presiden Jokowi menghentikan kegiatan penambangan karst yang dinilai merusak lingkungan.

<li><b>

Polemik Semen Rembang, Jokowi Diminta Turun Tangan   


<li><b>

KLHK: Gubernur Jateng Harusnya Cabut Izin Pabrik Semen di Rembang   

Penolakan sejak 2014

Penolakan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Rembang, terjadi sejak 2014 lalu, karena khawatir mengancam kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar.

Sebelum dibangun pabrik PT Semen Indonesia, kawasan pegunungan karst Kendeng di Kabupate Rembang selama ini sudah ditambang oleh belasan perusahaan tambang lain. PT Semen Indonesia menyatakan jika pabrik PT Semen Indonesia dilarang semestinya pemerintah juga menghentikan kegiatan pertambangan lain yang sudah lebih dulu beroperasi di kecamatan tetangga (Kecamatan Sale) seperti PT Sinar Asia Fortune (SAF), PT ICCI, PT Amir Hajar Kilsi, PT Rembang Bangun Persada (PT Bangun Artha), dan tambang rakyat lain.

Juru bicara PT Semen Indonesia, Agung Wiharto mengatakan jika KLHS ditujukan untuk semua perusahaan tambang, maka penghentian aktivitas semua perusahaan tidak bisa menunggu izin usaha mereka habis. Sebab, hal tersebut akan memakan waktu yang lama.

"Nanti kalau muncul kata-kata ya sudah nambang sampai IUP-nya habis. Ya itu sama saja bohong, ada masih yang 10 tahun, ada yang 15 tahun," kata Agung.

<li><b>

Kontras: Pemerintah Tak Berdaya Menghadapi Pabrik Semen di Rembang   


<li><b>

Izin Baru Semen Indonesia, Aktivis Minta Jokowi Pecat Ganjar  

Editor: Agus Luqman 

• Dipasung Semen Jilid II
• Rembang
• Jawa Tengah
• pabrik semen
• PT Semen Indonesia