BERITA

Banyak Pungli dan Mubazir, Kemenhub Stop Operasional Ratusan Jembatan Timbang

""Ada 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, ketika kita inventalisir banyak yang mubazir, sehingga kita fokuskan hanya 29 yang betul-betul memang itu strategis," kata Dirjen Perhubungan Darat."

KBR, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan menyebut ada ratusan jembatan timbang di seluruh Indonesia yang tidak layak beroperasi sehingga harus dihentikan.

Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hertanto mengatakan dari 141 jembatan timbang di Indonesia, hanya 29 buah yang strategis dan layak dilanjutkan. Sebagian besar mubazir, dan butuh perbaikan di berbagai sektor agar efektif dan pengelolaannya maksimal.

Pudji Hertanto mengatakan perbaikan itu dilakukan sebagai salah satu bentuk kinerja dari pengambil alihan jembatan timbang, yang tadinya dikelola pemerintah kota atau kabupaten menjadi lahan kelola pemerintah Pusat.

"Beberapa hari ini memang jembatan timbang kita stop beroperasi. Kita sedang melakukan konsolidasi, kita inventarisasi. Insyaallah pada pertengahan April nanti akan kita buka kembali dan akan dicanangkan oleh Bapak Menteri Perhubungan. Ada 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, ketika kita inventalisir banyak yang mubazir, sehingga kita fokuskan hanya 29 yang betul-betul memang itu strategis," kata Pudji Hertanto di Tanjung Priok, Jakarta, (Senin (13/3/2017).

Pudji mengatakan dari 29 jembatan timbang yang bakal dilanjutkan pengoperasiannya tersebut, sudah ada sembilan jembatan timbang yang bakal dijadikan proyek percontohan atau pilot project.

Sembilan jembatan timbang tersebut nantinya akan diresmikan langsung Menteri Perhubungan pada pertengahan April mendatang. Sayang Pudjo enggan menyebutkan lokasi sembilan jembatan timbang percontohan tersebut.

"Dari 29 itu ada sembilan jembatan timbang yang bakal dioperasikan sebagai pilot project, sehingga dari apa yang kita harapkan tadi bahwa jembatan timbang harus berkualitas, bertanggung jawab, tidak ada lagi hal main mata dan lain sebagainya. Karena pengawasannya sekarang ada di Dirjen Perhubungan Darat," kata Pudji.

Selama dikelola pemerintah kota atau kabupaten, kata Pudji, pengelolaan jembatan timbang tidak berjalan sesuai harapan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan angkutan logistik yang melebihi muatan tetap beroperasi di jalan raya.

Selain itu, dari berbagai temuan Kementerian Perhubungan, jembatan timbang justru dijadikan pos pungutan bagi pihak-pihak di pemerintah kota. Karena itu, Pudji Hertanto meminta semua pihak untuk melakukan pengawasan dan menaati peraturan yang ada di jembatan timbang nantinya.

Editor: Agus Luqman 

• Kementerian Perhubungan
• Dirjen Perhubungan Darat
• jembatan timbang
• angkutan barang