Pemkab Jombang Siapkan Perda Pembatasan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Perda mengatur batas luasan lahan pertanian yang tak boleh beralih fungsi

Rabu, 30 Mar 2016 18:51 WIB

Salah satu lahan pertanian di Jombang yang bakal dijadikan sebagai permukiman penduduk. (Foto: Muji Lestari/KBR)

KBR, Jombang– Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyebut tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembatasan alih fungsi lahan pertanian. Rancangan peraturan yang telah berada di DPRD setempat itu dibuat menyusul banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi areal permukiman penduduk di beberapa wilayah.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Hadi Purwantoro, mengatakan aturan itu mengatur luasan lahan pertanian yang tak boleh beralih fungsi.

“Ini yang terakhir sekitar 31 ribu hektar yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialihfungsikan ke non sawah. Kami harapkan aturan-aturan itu akan ditetapkan di perda Kabupaten Jombang yang Insya Allah, 2016 ini sudah akan selesai untuk pembahasannya,” kata Hadi Purwantoro, Rabu (30/03/16).

Rancangan aturan itu muncul karena dikhawatirkan, alih fungsi lahan yang terjadi bakal mengancam surplus produksi beras yang sudah disandang kabupaten Jombang dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu Hadi Purwantoro, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan berapa luas areal lahan pertanian yang sudah beralih fungsi.

Kabupaten Jombang Jawa Timur menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar produksi beras secara nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten berpenduduk 1,3 juta jiwa ini mengalami surplus produksi beras sebanyak 150 ribuan ton beras setiap tahunnya.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?