DPR: Lebih Baik Proyek Hambalang Dijadikan 'Monumen Peringatan Proyek Bermasalah'

"Berdasarkan penjelasan dari para ahli yang sudah pernah diundang ke DPR, lokasi lahan di proyek itu labil dan bisa membahayakan manusia."

KBR, Jakarta - Komisi Olahraga DPR tidak setuju jika pemerintah melanjutkan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga di Hambalang, Bogor Jawa Barat. Menurut anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati, para ahli telah mengingatkan kalau proyek ini dibangun di atas tanah labil, sehingga membahayakan.

"Jika proyek dilanjutkan akan memerlukan rekayasa engineering tingkat tinggi dan memerlukan biaya yang sangat besar. Kedua, sehebat pun manusia, alam tidak bisa dilawan. Maka dalam kurun waktu tertentu pasti akan mengancam keselamatan jiwa," kata Reni Marlinawati kepada KBR, Jumat (18/3/2016).

Bahkan menurutnya, proyek berbiaya Rp 1,2 triliun ini lebih baik dijadikan monumen antikorupsi. "Untuk pelajaran bagi kita semua, bahwa Hambalang itu proyek mercusuar yang bermasalah."

Reni menambahkan, DPR sudah pernah merekomendasikan penghentian proyek Hambalang kepada Menteri Olahraga periode sebelumnya.

Hari ini, Presiden Joko Widodo memantau lokasi megaproyek ini di Bukit Hambalang yang mangkrak karena korupsi sejak 2011. Saat ini, aset negara yang berdiri di tanah seluas 32 hektare itu terbengkalai. "Kalau dibiarkan berarti akan kehilangan dana dan anggaran aset itu," ujar Jokowi di Hambalang.

Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono segera meneliti struktur bangunan dan kondisi tanah. "Balitbang PU akan meneliti lagi. Lalu bangunan, struktur bangunan juga akan dilihat secara total. Mungkin seminggu atau 2 minggu akan ada rapat terbatas untuk memutuskan mengenai tadi," ungkapnya.

Pada 4 November 2014, Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK mempersilahkan jika Kementerian Pemuda dan Olahraga yang baru ingin melanjutkan pembangunan proyek Hambalang.

Proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) Adhi – Wika. Menurut laporan KSO, penyelesaian fisik sudah 53,03 persen hingga berakhirnya kontrak perjanjian (sesai dengan audit investigasi BPK). Sedangkan menurut Konsultan Manajemen Konstruksi hingga Maret 2012 baru berjalan 42,67 persen.

Editor:  Damar Fery Ardiyan  

• Hambalang
• korupsi
• Jokowi
• Kemenpora
• olahraga
• DPR