Soal Papua

Kasus kekerasan di Papua tak bisa selesai dengan membangun jalan. Sementara kasus gizi buruk dan campak yang menyebabkan 70-an anak meninggal sekarang jadi sorotan internasional.

Kamis, 01 Feb 2018 05:09 WIB

Melihat warga yang dievakuasi keluar Asmat.

Melihat speedboat membawa warga yang menderita gizi buruk keluar dari kampung Warse,Kabupaten Asmat, Papua. (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Indonesia akan kedatangan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein. Kunjungan awal Februari ini adalah hasil lobi Kementerian Luar Negeri, sehingga Zeid memperpanjang lawatannya ke negara-negara Pasifik dan mampir ke Indonesia. Pemerintah tentu ingin menunjukkan rapor biru di bidang HAM. Pada 2015 dan 2016 lalu, Zeid melayangkan surat kepada Menteri Luar Negeri, mempertanyakan kebijakan hukuman mati dan kondisi di Papua. 

Soal Papua, Pemerintah bakal sulit berkelit dari campur tangan negara lain. Pada sidang Dewan HAM PBB September tahun lalu, negara-negara seperti Australia dan negara di Kepulauan Pasifik tegas meminta Indonesia menghentikan aksi kekerasan, penangkapan dan pembunuhan yang menimpa rakyat Papua. Juga, untuk mengundang Pelapor Khusus PBB untuk masuk Papua. Tapi Pemerintah menolak dan meminta negara lain tak ikut campur atas persoalan di Bumi Cendrawasih. 

Pekan depan, Komisioner Tinggi HAM PBB sampai di Indonesia. Yang disodorkan jangan hanya cerita manis infrastruktur di Papua atau dana otonomi khusus yang mencapai Rp 7,9 triliun tahun lalu. Kasus kekerasan di Papua tak bisa selesai dengan membangun jalan. Sementara kasus gizi buruk dan campak yang menyebabkan 70-an anak meninggal sekarang jadi sorotan internasional. 

Pemerintah mesti serius menyelesaikan masalah Papua. Presiden Joko Widodo sejak awal menunjukkan gestur positif soal Papua, dan itu mesti diwujudkan secara nyata. Para pembantunya juga tak perlu alergi pada kritik, termasuk dari negara-negara Pasifik. Terus menutup mata dan telinga hanya akan memperburuk citra Indonesia. PR Menkopolhukkam Wiranto pun tak main-main: 3 kasus pelanggaran HAM di Papua dan Dialog Jakarta-Papua. Ini juga ‘kerja kerja kerja’ yang ingin kita lihat hasilnya.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.