Pemerintah yang Tak Cukup Nyali

Pemerintah jangan lagi mengelak menuntaskan pekerjaan rumah yang lama terbengkalai; sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu antara 1965 hingga 2003.

Kamis, 08 Feb 2018 05:16 WIB

Jokowi bertemu Zeid Ra'ad Al Hussein dari PBB

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Komisaris Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein membahas komitmen pemerintah Indonesia untuk memajukan dan menegakkan HAM. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

'Hampir semua negara kesulitan mengatasi periode tergelapnya, tapi hal itu mesti dilakukan.’

Kalimat itu disampaikan Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein di Indonesia. Zeid ingin mengatakan pada pemerintah untuk jangan lagi mengelak menuntaskan pekerjaan rumah yang lama terbengkalai; sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu antara 1965 hingga 2003 -  mulai dari penembakan misterius, penghilangan paksa, Talangsari, kerusuhan Mei 98,  Semanggi 1-2, serta peristiwa Wasior dan Wamena 2003. Bagi Zeid, selama ada kemauan maka tak ada yang tak mungkin, meski jalannya pasti tak mudah.

Ia memberi contoh bagaimana Argentina dan Peru berhasil menyeret pelaku pelanggar HAM ke pengadilan. 

Pada 2012 lalu,  Argentina memulai pengadilan besar-besaran terhadap pelaku kejahatan HAM selama kediktatoran militer tahun 1976-1983. Tak tanggung-tanggung, 68 tersangka pelanggar HAM, sebagian besar mantan pejabat militer dan sipil, diadili atas kejahatan yang mengakibatkan 300 ribu orang jadi korban dan lebih 5.000 tahanan politik pemerintah hilang.

Kemauan kuat El Savador juga patut dicontoh. Pada 2016, pemerintah Negara itu membuka kembali pintu untuk memperjuangkan keadilan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh negara. El Mozote, adalah kasus pertama yang dibuka setelah Investigasi yudisial atas kasus itu ditutup tahun 1993. Lebih dari 35 tahun silam seribuan warga desa El Mozote tewas selama perang sipil.

Apa modal yang dimiliki Argentina dan Peru? Tak lain kemauan dan keberanian mengambil tindakan tegas, pun jika itu mesti menyasar bekas pemimpin mereka di masa lampau. Sikap itu pula yang kita harap dimiliki pemerintah, terutama Kejaksaan Agung yang selama ini justru terkesan menyandera keadilan dengan tak kunjung menindaklanjuti berkas hasil penyelidikan yang telah diberikan oleh Komnas HAM.

Indonesia mesti move on. Perlu ada terobosan supaya beban sejarah ini tuntas, tak dipikul generasi mendatang.  Seperti kata Zeid, Indonesia bisa bergerak maju- melalui pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, investigasi dan penuntutan. Pertanyaannya, cukup bernyali kah pemerintah?

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.