BERITA

Tak Berhentikan Ahok, Alasan Menteri Tjahjo Pasang Badan

KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap dipecat jika keputusannya tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur terbukti menyalahi undang-undang. Saat rapat dengan Komisi Dalam Negeri DPR hari ini, politisi PDIP itu membantah keputusan kementeriannya itu bermuatan politis.

"Saya tidak bela si Ahok, tidak. Saya bela presiden saya. Saya siap bertanggungjawab, diberhentikan pun siap. Semata-mata membela presiden saya yang kebetulan kasus ini menyangkut si Ahok," ujar Tjahjo di gedung DPR, Rabu (22/2).

Pada rapat itu, Tjahjo kembali membela keputusannya. Menurutnya, dakwaan alternatif yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum(JPU) kepada Ahok tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian sementara.

Tjahjo menegaskan akan tetap menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan. Termasuk soal apakah pernyataan Ahok tersebut dapat dikategorikan memecah-belah kerukunan bangsa, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada putusan pengadilan.

"Kan subsider, junto ini alternatif lima dan empat. Kalau saya putuskan berhentikan, saya usulkan ke Presiden, Pak ini diberhentikan sementara, tahu-tahu nanti setelah saksi, JPU, (pengadilan) memutuskan 4 tahun, habis saya."

Soal alasan serah terima yang diprotes karena dilakukan dalam hari terakhir masa kampanye, Tjahjo beralasan hal itu dilakukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan. Dia menekankan, sekalipun serah terima dilakukan hari Sabtu (11/2), namun nota tugasnya baru berlaku keesokan harinya, Minggu(12/2).

"Pak Soni ini suratnya serahkan antara jam 4, jam 5. Kalau aturan relatif juga. Tapi kan dia harus jalankan tugas sebagai kepala daerah pada hari Minggunya tanggal 12. Nota yang berlaku tanggal 12. Hanya serah terimanya Sabtu."

Editor: Rony Sitanggang

• Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
• Gubernur Basuki Tjahaja Purnama