Boleh atau Tidak Membeli dan Memiliki Pulau di Indonesia?

KBR68H, Jakarta - Keluarga Gubernur Provinsi Banten, Atut Choisiyah diketahui mempunyai pulau pribadi di kawasan perairan Banten. Pulau itu milik mereka. Timbul pertanyaan, apakah boleh memiliki pulau atas nama pribadi?

Rabu, 19 Feb 2014 13:52 WIB

pembelian pulau, Atut

KBR68H, Jakarta - Keluarga Gubernur Provinsi Banten, Atut Choisiyah diketahui mempunyai pulau pribadi di kawasan perairan Banten. Pulau itu milik mereka. Timbul pertanyaan, apakah boleh memiliki pulau atas nama pribadi?

Dirjen Kepulauan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad ditanya soal itu belum lama ini. Dalam Program Sarapan Pagi KBR68H, dia menjelaskan peraturan kepemilikan pulau di Indonesia.

Berikut petikan wawancaranya:

Boleh perorangan membeli pulau?
Pertama aturan kepemilikan pulau itu awalnya memang menjadi ranah hukum pertanahan. Bahwa pulau itu adalah bidang-bidang tanah yang pengaturan kepemilikannya atau pengalihannya itu tunduk dalam Undang-undang Pokok Agraria.

Bahkan sudah cukup lama pada masa Orde Baru setahu saya ada aturan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional pada saat itu bahwa pulau kecil tidak boleh dimiliki hanya oleh satu subjek hukum saja. Artinya tidak boleh satu orang atau satu perusahaan menguasai sepenuhnya satu pulau, itu aturan zaman Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional.

Tetapi pastinya bagaimana perkembangan kepemilikan pulau itu ranahnya Badan Pertanahan Nasional. Saya ingin jelaskan, bahwa sejak tahun 2007 sebetulnya ada Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil persisnya Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam Undang-undang ini ada aturan apa yang disebut sebagai pulau kecil itu ada definisinya, luasannya, dan seterusnya. Kedua di dalam pulau-pulau kecil ini untuk kepentingan apa saja boleh dipakai dan di luar itu tidak boleh. Di dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa karena pulau kecil ini bidangnya sangat terbatas dan eksistensinya merupakan satu kesatuan ekosistem pesisir dan laut, maka karakteristik pulau-pulau kecil tidak boleh hanya dilihat sebagai bidang-bidang tanah saja.

Oleh karena itu di dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa untuk pulau-pulau kecil maka hanya boleh dimanfaatkan pertama untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari itu dari sisi kelautan bahwa pulau itu betul-betul tidak boleh diperlakukan hanya sekadar bidang-bidang tanah.

Tapi dia merupakan satu entitas biografis yang eksistensinya itu berkorelasi dan tidak bisa dipisahkan dengan perairan sekitarnya. Kedua, pulau itu ada kewajiban internasional untuk memberi nama, itu ada standar dan metode pemberian nama. Setelah itu pulau yang diberi nama, sudah diidentifikasi koordinat posisinya, luasnya berapa itu kemudian didepositkan di kantor PBB di New York.

Indonesia terakhir pada tahun 2006 sudah mendaftarkan ke PBB sejumlah 13.466 pulau. Itu yang sudah kita depositkan, saya kira termasuk dua pulau yang dipertanyakan. Tetapi dalam registrasi itu tidak disebutkan kepemilikan pulau yang ada hanya posisi pulau dimana, ditandai titik-titik koordinat, berapa luasnya, kemudian ada foto dan namanya, namanya kita jelaskan kenapa nama itu diberikan bagaimana prosesnya. Terkait pulau yang ada di Banten lagi-lagi soal kepemilikan, apalagi kalau itu sudah dimiliki sejak orang tuanya maka tentu harus dilacak riwayat tanahnya di kantor pertanahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan apakah soal ini biarkan nanti urusan KPK saja soal pelacakan status kepemilikan ini?
Kalau urusan kepemilikan pulau sepanjang dia bukan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu kita tidak boleh mengintervensi kewenangan pertanahan. Yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan ada Undang-undang No. 1 Tahun 2014 yang baru ditetapkan 18 Januari itu perubahan sebagian dari Undang-undang No. 27 Tahun 2007.

Di dalamnya ada mengatur tentang pulau-pulau kecil, yang ada eksplisit di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2014 itu adalah bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil melibatkan orang asing atau dalam rangka penanaman modal asing maka izinnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Itulah sebabnya dalam satu bulan ke depan kami sudah meminta para bupati/walikota memberi laporan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pulau-pulau apa saja yang saat ini sedang dikelola oleh asing. Nanti setelah data terkumpul, saya harapkan dalam bulan Februari ini maka seluruh orang asing yang sedang mengelola pulau-pulau itu kami akan panggil dan kami akan memfasilitasi mereka supaya mengkonversi perizinan, mekanisme penanaman modalnya supaya mengikuti aturan ini. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2014 ini memang kami atur bahwa orang asing diberi peluangnya untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil tapi tidak di pulau-pulau kecil terluar.

Kalau misalnya kita bisa membeli bagaimana?
Definisi pulau kecil itu ada luasannya 2.000 kilometer persegi itu luas sekali dan itulah yang diatur. Tetapi untuk pulau-pulau kecil yang katakanlah cuma 5 hektar atau lebih kecil selama ini memang realitasnya di Indonesia banyak yang dimiliki, baik oleh orang-orang lokal bahkan pengusaha-pengusaha nasional tetapi itu sebidang tanah.

Cuma kalau saat ini ada individu yang akan memanfaatkan pulau itu tidak bisa langsung diberikan hak milik, HGB, Hak Guna Usaha. Ada aturan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2014 ini harus ada namanya permintaan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya. Izinnya memang ada pembagian kewenangan, kalau dia pulau terluar maka izinnya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi diluar itu kewenangan ada di masing-masing bupati dan walikota.

Dua pulau yang katanya milik keluarga Atut ini mengingat kondisinya terlantar, tidak terpelihara dengan baik otomatis kelestarian lingkungan. Apakah ada upaya-upaya penertiban pulau-pulau kecil?

Yang seharusnya menertibkan itu adalah BPN kalau memang itu kepemilikan lama. Tetapi kalau kepemilikan baru misalnya tahun 2014 ini tidak bisa lagi ada transaksi di bawah tangah, harus ada izin pemanfaatan pulau-pulau kecil terlebih dahulu apakah dari bupati atau dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tetapi aturan hukum tidak bisa berlaku mundur apalagi mundur puluhan tahun ke belakang. Jadi mestinya dalam hal seperti ini kepemilikan pulau isunya itu bukan isu kelautan, itu isu pertanahan. Oleh karena itu yang paling bisa menjelaskan itu dan bisa menjelaskan riwayat kepemilikan pulau adalan Badan Pertanahan Nasional.

Saya kira kalau memang itu dianggap kepemilikan saya kira KPK sudah punya sertifikatnya, itu gampang sekali kapan sertifikat itu dimiliki. Kalau tidak dimanfaatkan bahkan di Undang-undang Agraria tanah terlantar itu secepatnya berakhir, itu salah satu penyebab berakhirnya hak atas tanah itu kalau tanah itu ditelantarkan.

Ketika itu terjadi BPN akan menetapkan sebagai tanah terlantar dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Saya kira ini sebetulnya soal simpel jadi tidak perlu didramatisasi, cukup KPK periksa sertifikatnya panggil BPN tanya sejarahnya, kalau dia terlantar tanyakan BPN kenapa.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi