Rapor Merah Kebebasan Beragama

Dalam laporan akhir tahunnya LSM Setara Institute menyatakan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun ini masuk kategori buruk. Sebagian kasus bahkan melibatkan aparat negara. Mulai dari kepolisian,pemerintah daerah, Kementer

Senin, 04 Feb 2013 10:34 WIB

kebebasan beragama

Dalam laporan akhir tahunnya LSM Setara Institute menyatakan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun ini masuk kategori buruk. Sebagian kasus bahkan melibatkan aparat negara. Mulai dari kepolisian,pemerintah daerah, Kementerian Agama, camat dan sisanya warga masyarakat. Sementara Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya berwacana tanpa menyelesaikan persoalan.  Setara mencatat, sepanjang 2012 tidak kurang dari 15 kali SBY berpidato menyampaikan pesan toleransi.

Laporan bertajuk “Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2012” itu  didasarkan pantauan Setara Institute di 13 provinsi.  Hasilnya tercatat 264 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air dengan lebih dari 300 bentuk tindakan pelanggaran.   Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat pelanggaran tertinggi dengan  80 peristiwa kekerasan. Tempat kedua adalah Jawa Timur dengan 42 peristiwa kekerasan berbau agama, disusul Aceh dengan 36 peristiwa dan Jawa Tengah dengan 30 peristiwa. 

Karut-marutnya persoalan intoleransi di tanah air juga sempat mengundang kritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton saat lawatannya di Indonesia  beberapa bulan silam. Saat itu Hillary menyindir praktik intoleransi yang dialami kelompok minoritas . Sebut saja kasus  yang terjadi di Sampang, Madura , Jawa Timur.  Setelah serangan yang terjadi akhir tahun lalu, pengikut  Syiah kembali diserang oleh kelompok Sunni beberapa bulan lalu. Akibatnya dua orang tewas dan ratusan orang mengungsi. 

Lemahnya perlindungan terhadap  kelompok minoritas juga  dialami  penganut Ahmadiyah di sejumlah daerah. Sementara  jemaat gereja  Yasmin di Bogor, Jawa Barat sulit beribadah di gereja yang disegel pemerintah setempat.  

Persoalan intoleransi di negeri ini juga pernah disorot dunia internasional. Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) dalam laporan tahunan yang dirilis 20 Maret 2012 lalu, mengelompokkan Indonesia dalam daftar pengawasan yang butuh pemantauan terkait dengan kebebasan beragama. Dalam sidang kelompok kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Swiss, Mei lalu, delegasi Indonesia mendapat pertanyaan keras dari sejumlah negara.

Salah satu langkah kongkret  yang bisa dilakukan aparat hukum adalah menindak tegas  pelaku intoleransi. Presiden SBY di Kupang, NTT pada  Februari 2011 sebenarnya pernah memerintahkan agar kelompok atau organisasi  yang terus melakukan aksi kekerasan kepada kelompok minoritas  dan menimbulkan korban jiwa dicari jalan hukumnya untuk dibubarkan atau dilarang. Praktik toleransi perlu diimbangi dengan perlindungan hukum. Tapi sejauh ini, tak tampak kemajuan apa pun dari perintah presiden.

Masih ada kesempatan SBY  membuat terobosan jaminan kebebasan beribadah pada sisa pemerintahannya yang kurang dari dua tahun. Khususnya kepada jemaat gereja GKI Yasmin, Bogor dan gereja Filadelfia, Bekasi serta kasus yang menimpa kelompok minoritas seperti  Ahmadiyah dan Syiah  di Sampang.  Jika langkah perbaikan tak juga dilakukan, tak salah pernyataan  Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi yang menyatakan SBY adalah presiden tanpa prakarsa dan pemimpin tanpa kepemimpinan dalam kebebasan beragama.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi