Impor Beras 500 Ribu Ton, Ini Penjelasan Mendag

"Kalau kita kurang ya kita impor, kalau kita lebih ya kita expor. Jadi inilah perdagangan. Tidak ada sesuatu yang tabu dari impor,"

Jumat, 12 Jan 2018 17:31 WIB

Ilustrasi: Bongkar muar beras impor.

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim rencana impor beras khusus berjumlah 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand pada akhir bulan ini, bertujuan untuk mengatasi minimnya stok beras dan mengantisipasi kenaikan harga beras yang semakin tinggi. Menurut Enggar,     impor beras  melalui PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), pendistribusian beras menjadi bisa terkendali sehingga kesediaan dan harga beras tetap terjaga.

"PPI itu menjadi pintu sehingga kita bisa mengatur dan mereka bisa bermitra dengan para pengusaha-pengusaha beras, dan kemudian pendistribusiannya juga mereka pake downline-nya untuk mereka melakukan pendistribusian. Itu mekanisme distribusi yang sudah tercipta. Dalam satu kegiatan usaha, yang paling mahal adalah men-set up distribusi," kata Enggar di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/1).

Dia menilai,  kewenangan perusahaan milik negara Bulog dalam pendistribusian beras itu terbatas. Sebab, Bulog hanya bermitra dengan pedagang-pedagang beras di daerah, tetapi tidak punya jaringan sampai ke pasar.

"Nah, (dengan impor melalui PPI) kami akan awasi," kata dia.

Enggar menegaskan, pengimporan beras dari Vietnam dan Thailand tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Biaya kegiatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh PPI.

Dia menjelaskan, beras yang diimpor dari Vietnam dan Thailand   akan dijual dengan harga beras medium, yang biasanya berkisar pada Rp 8,5 ribu sampai Rp 12 ribu per kilogram. Namun dia belum bisa memastikan harga yang bakal dijual oleh PPI.

"Kita sudah sepakati, untung gak boleh gede-gede," kata dia.

Menurut Enggar, kegiatan impor beras bukanlah hal tabu dalam perdagangan. Pada  2015, Indonesia pun melakukan impor beras. Dia mengatakan, kegiatan impor selalu bergantung pada kondisi ketersediaan beras di dalam negerim

"Ada waktu tertentu kita kurang (beras), ada waktu kita lebih. Kalau kita kurang ya kita impor, kalau kita lebih ya kita expor. Jadi inilah perdagangan. Tidak ada sesuatu yang tabu dari impor," kata dia.

Enggar menjelaskan, tingginya harga beras saat ini dikarenakan minimnya ketersediaan. Pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya mengenai masalah itu, salah satunya, operasi pasar pada November dan Desember 2017.

"Ternyata dampaknya tidak melakukan penurunan harga," kata dia

Kemarin pemerintah memutuskan   mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam untuk mengendalikan lonjakan harga yang terjadi sejak Desember tahun lalu. Dengan strategi tersebut ditambah melarang pedagang menahan stok, harga beras di pasar diprediksi segera kembali ke batas normal, yakni di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.450 per kilogram.

"Diperkirakan pada Februari atau Maret baru akan ada (panen raya). Mengisi gap ini, saya tidak ingin mengambil risiko kekurangan pasokan, saya mengimpor beras khusus, Beras yang tidak ditanam di dalam negeri. IR 64 tidak kami impor. Dengan demikian, tidak ada kekawatiran kita kurang pangan. Jangan kita mengambil risiko dan ada pertentangan, karena petani juga konsumen, dan tidak boleh kekosongan pasokan," kata Enggartiasto di kantornya, Kamis (11/01/2018).

 Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.